KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOAAN BUMN MELALUI UPAYA REFORMASI DAN PRIVATISASI
 

Oleh: Tanri Abeng2

  1/16
Assalamu alaikum Wr.Wb.
Saudara-saudara yang saya hormati
 
Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatNya semata kita bisa hadir disini untuk bersama-sama berseminar mencari jalan keluar mengenai reorientasi dan format banl pengelolaan BUMN.

Topik seminar "Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pengelolaan BUMN Melalui Upaya Reformasi Dan Privatisasi" saya kira adalah pilihan topik yang tepat, mengingat bahwa salah satu upaya untuk keluar dari krisis yang sedang kita alami adalah bagaimana untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan manfaat dari BUMN sebagai asset nasional agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berarti terhadap APBN. Sebagaimana yang telah kita alami bersama, krisis yang sedang terjadi memang sangat berat dan menggoyahkan sendi-sendi yang sangat fundamental dari ekonomi kita. Dampaknya sangat terasa seperti meningkatnya pengangguran, rendahnya daya beli disebabkan karena berkurangnya pendapatan atau terkikisnya nilai tukar oleh karena termakan oleh inflasi, dan menurunnya nilai asset. Anjloknya nilai Rupiah sangat parah dan tidak ada preseden sebelumnya secara umum dan telah membuat bangsa Indonesia menjadi lebih miskin secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sebagaimana kita yakin bahwa dibalik kesulitan ada hikmahnya. Krisis ini juga tentu mempunyai blessing in disguise" yaitu memberikan kesempatan kepada kita untuk menata kembali, melakukan reformasi sistem ekonomi dan praktek hisnis yang berlaku selama ini.

Saudara-saudara yang kami hormati

Saat ini Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola BUMN dianggap oleh sementara orang mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Menurut pandangan kami kekuasaan Menteri Negara Pendayagunaall BUMN bukan tidak terbatas. Berbagai keputusan penting, tentang penambahan modal, pelepasan saham misalnya adalah tetap dalam wewenang Menteri Keuangan Disamping itu, proses privatisasi BUMN tidak kami lakukan sendiri, tetapi diputuskan oleh Tim Privatisasi yang anggotanya terdiri dari 5 Menteri, Wewenang yang diberikan kepada kami

' Makalall xang disampaikcul dalam semillal tenSlllg Reorientasi clolll Upasa Mellcari Fomlal Bam/'ldeal
Pcngelolaan BU1\IN" diselenggarak.m olela Pan Asia Rescarcll & Com;nunication Sers ices. Iakarta ~' Juli 1'J98. - Mcnteli Negara Pcndas-agullaall BUlMAl / Ecpala Badall Pcllgelola BUMN selaku Kex notc Spc.-lkcr.

  2/16
adalah memutuskan kebijaksanaan pengelolaan BUMN yang terpusat, sehingga berbagai keputusan bisnis BUMN dapat dibuat secara cepat dan konsisten. Terlepas apakah kantor Menteri Negara ini mempunyai kekuasaan yang besar atau tidak. namunl yang penting adalah bahwa kantor kami perlu saran dan kritik yang membangun. Namun kritik yang terbuka yang tidak berdasar atau didasarkan atas rumor presumption of guilty tentu alian bersifat counter productive, dan tidak menguntungkan siapapun.
Tekad kami dalam mengelola BUMN adalah didasarkan kepada prinsip transparansi. Untuk itu kami sudah, sedang dan akan terus menciptakan sebuah sistem pengelolaan BUNIN yang transparan sehingga masyarakat dan seluruh rakyat yang memiliki BUMN dapat melihat secara jelas ke arah mana dan cara yang bagaimana BUMN dikelola. Tujuan akhir dari transparansi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMN, pada tingkat perumusan kebijakan, disamping kami akan terus menerus melaporkan kepada Bapak Presiden dan memberikan informasi kepada rekan-rekan anggota kabinet, dan memberitahukan DPR, juga kami akan membentuli sebuah forum independen yang kami namakan Public Policy Forum, ang,gota-anggota forum terdiri dari beberapa tokoh independen yang kritis dan mempunyai reputasi dari berbagai universitas dan lembaga lainnya. Setiap rencana kebijakan mengenai BUMN akan kami lemparkan pertama kepada forum ini untuk didiskusikan dan mendapat umpan balik. Dengan demikian diharapkan kebijakan menjadi transparan, efisien dan mencapai sasaran.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati

Sebagaimana diketahui BUMN yang berada dibawah wewenang kami saat ini berjumlah 159 buah, sedangkan jika dihitung dengan anak-anak dan cucu-cucu BUMN maka jumlahnya bisa mencapai 1000 buah perusahaan. Total aset yang dikelola sekitar Rp 500 trilyun (angka sebelum krisis). Dengan aset yang begitu besar dan bergeral~ dalam hampir segenap bidang kegiatan ekonomi - terutama di sektor-sektor yang sangat strategis, energi, telekomunikasi, pertambangan, industri kimia dan industri hulu lainnya, agro industri, dan lain-lain, maka tingkat kesehatan dan efisiensi BUMN akan ikut mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Disamping itu, BUMN adalah salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi dan dunia usaha nasional. Adalah sebuah fakta yang tidak menggembirakan bahwa walaupun ada BUMN yang telah menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, namun secara umum kinerja BUMN selama ini adalah masih di bawah standar. Tabel I di bawah secara umum dapat menggambarkan kondisi BUMN pada saat ini.

  3/16
Tabel l
Perkembangan Kesehatan BUMN 1995 - l 997

Tingkat Kesehatan                   1995                  1996                    1997
                                        Jumlah     %           Jumlah    %          Jumlah     %

Sehat Sekali    .                     49    27.5            48    28.9            41    25.2
Sehat                                    29    16.3              3    19.9            33    20.8
Kurang Sehat                        31    17.4            30    18.1            29    18.2
Tidak Sehat                          69    38.8            55    33.1            57    35.8
Jumlah                                178    100           166    100            160    100

Dengan memperhatikan data diatas, jelas bahwa BIJMN masi h perlu diberdayakan sehingga badan usaha ini dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk kemakmuran rakyat. Secara khusus BUMN perlu diberdayakan untuk:

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan program reformasi BUMN yang luas, yang mencakup dua pendekatan yang berjalan simultan, yaitu restrubturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi yang dimaksudkan adalah upaya untuk peningkatan kesehatan perusahaan dan pengembangan kinerja usaha atau profitisasi BUMN. Langkah-langkah restrukturisasi ditempuh dengan berbagai cara yaitu menciptakan sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. Ini mencakup antara lain: memperkuat posisi (en71w0lfoern7es7t) manajemen perusahaan melalui peningkatan professionalisme baik di jajaran direksi dan komisaris serta menyerahkan pengurusan perusahaan seluas-luasnya kepada manajemen dengan minimal keterlibatan pemerintah. Khusus tentang peranan manajenzel1 ini landasannya adalah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana diketahui undallg-ulldang Perseroan Terbatas meletakkan beban pengelolaan perusahaan pada Direksi dengan diawasi oleh Komisaris.

  4/16
Kontrol pemerintah atas kinerja BUMN sepenuhya dirobah dari praktek yang berlaku sebelumnya yaitu pengontrolan secara langsung melalui berbagai izin, petunjuk dan berbagai formalitas aturan atau yang sering dikenal "control by process", ke arah kontrol berdasarkan hasil atau "control by result". Ini berarti pemerintah selaku pemegang saham nantinya hanya akan menentukan target-target ) kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai oleh manajemen, misalnya Return on Equity tertentu. Besarnya angka Return on Equity yang diharapkan ini didasarkan pada benchmark tertentu yaitu kinerja yang dicapai oleh perusahaan terbaik sesuai dengall bidang usaha masing-masilag BUMN.

Dengal1 berkurang kontrol pemerintah secara langsung maka diperlukan mekanisme lain yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaall kekuasaan yang dimiliki oleh manajemen BUMN. Untuk itu kami telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor: 23/M-BUMN/I998 tanggal 7 Juli 1998 yang mewajibkan transparansi di kalangan manajemen BUMN. Yang berisi kewajiban disclo.sl/re bagi pejabat BUMN (Anggota Direksi, Komisaris, dan pejabat setingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Perseroan/Persero wajib melaporkan kepada Menneg Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pengelola BUMN tentang kegiatan yang dilakukannya atau dilakukan keluarganya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (Conflict of Interest) dengan Perusahaan Perseroan/Persero tempat yang bersangkutan bekerja). Transaksi bisnis antara BUMN dengan perusahaan, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung, dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan atau keluarganya (baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping) harus di disclose kepada Menteri. Dokumen disclosure tersebut akan tersedia kepada umum. Dengan adanya disclosure ini diharapkan pengelolaan BUMN oleh manajemen menjadi wajar, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disamping memperkuat posisi manajemen, upaya restrukturisasi juga ditempuh melalui konsolidasi usaha, merger dan jika terpaksa juga mencakup likuidasi BUMNT yang memang tidak mungkin diselamatkan. Langkah-langkah restrukturisasi tersebut diusahakan agar mengarah kepada langkah privatisasi.

Privatisasi yang dimaksudkan adalah upaya untuk meningkatkan nilai dari perusahaan (value creation) baik dengan meningkatkan 'leverage' asset yang dimiliki dan /atau dengan melibatkan pihak swasta dalam pemilikan BUMN. Strategi privatisasi adalah melalui berbagai cara Initial Public Offering (IPO), private placement oleh strategic investor dan/ atau private placement oleh lembaga keuangan. Privatisasi yang ideal adalah melalui IPO. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, misalnya karena keadaan pasar modal yang sangat lesu ataupun dari sisi perusahaan belum siap maka pilihan lain yang dipilih. Ikutnya strategic investor dimaksudkan untuk, disamping mendatangkan dana segar (terutama valuta asing) yang sangat dibutuhkan pemerintah dan modal segar untuk BUMN, juga agar terjadinya peningkatan kemampuan dan transfer of technology meluasnya akses ke pasar global dan meningkatnya efisiensi dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

  5/16
Program privatisasi jangka pendek alias dilakukan terhadap 12 BUMN Pilihan ini didasarkan kepada kesiapan BUMN tersebut, yaitu sebagian memang sudah merupakan perusahaan publik (listed company) dan yang lainnya adalah BUMN yang sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari untuk program privatisasi. Privatisasi terhadap 12 BUMN tersebut dengan tujuan utama untuk menjembatani defisit APBN yang sedang kita alami. Namun tujuan lainnya (transfer of technology, akses pasar dan peningkatan nilai perusahaan) tetap tidak akan dikorbankan. Sebagaimana dapat kita ketahui bersama pada tanggal 3 Juli 1998 Cemex SA de CV, Meksiko untuk tahap I telah memenangkan tender penjualan saham PT.Semen Gresik seharga US$.1,38 perlembar saham dengan mengambil bagian sebesar 35 % dari saham Pemerintah, yang akan menghasilkan dana bagi negara/APBN sebesar US$.287 juta atau sekitar Rp.4 Trilyun. Direncanakan Cemex pada tahap-tahap beikutnya akan membeli sampai dengan 51 %. Dapat dibayangkan apabila sebagian saham dari 12 BUMN yang sudah listed, maka target kontribusi terhadap APBN dari hasil penjualan saham BUMN sebesar Rp.15 Trilyun ataupun lebih besar dari itu, kami yakin akan dapat terpenuhi.

Dalam rangka program restrukturisasi dan privatisasi jangka menengah dan panjang pihak Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pengelola BUMN akan melibatkan pihak universitas di berbagai daerah, terutama lembaga manajemen universitas yang bersangkutan. Sebagai langkah awal pada tanggal 12 Juni 1998, telah ditandatangai MemoraB7dlsm of Undersfa}7dit7g antara Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LMUI) yang isinya memberikan kepercayaan kepada lembaga manajemen untuk ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga professional LMUI adalah membantu penyusunan Cetak Biru (blue print) program restrukturisasi BUMN secara menyeluruh yang dijadwalkan harus selesai pada akhir September 1998 sesuai dengan kesepakatan dengan IMF. Disamping itu Lembaga Manajemen ini juga akan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan program kemitraan usaha antara BUMN, usaha kecil dan koperasi.

Disamping itu juga dibentuk Komite Kebijakan Publik (KKP) yang beranggotakan wakil-wakil kelompok masyarakat yang bertujuan untuk dapat memberikan masukan terhadap Kebijakan dan Keputusan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dalam rangka Privatisasi dan Restrukturisasi BUMN.

Pola kerjasama yang telah dilakukan dengan LMUI juga akan diikuti dengan berbagai lembaga manajemen dari berbagai universitas di Indonesia. Dengan dilakukan kerjasama demikian akan memberi peluang kepada tenaga-tenaga akademis, khususnya jurusan manajemen untuk berhadapan langsung dengan persoalan bisnis di dunia praktek sehingga menambah pemahaman dan memperluas cakrawala serta dapat mengembangkan berbagai kasus bisnis nyata (real cases) tentang bisnis yang sukses, bermasalah atau gagal. Dengan demikian diharapkan akan menambah tersedianya kader tenaga manajer professional yang memang sangat kita butuhkan.

  6/16
Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN memiliki Program Kerja Janga Pendek yaitu:
a) Privatisasi sejumlah BUMN dalam rangka menunjang Anggaran Penerimaan Pemerintah untuk
    Tahun Anggaran 1998/1999.
b) Membenahi BUMN yang mempunyai posisi strategis dalam perekonomian tetapi yang sedang
    menghadapi masalah kritis.
c) Memberdayakan BUMN yang dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan kesempatan kerja
    dalam membantu memecahkan masalah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi.
d) Mempersiapkan Cetak Biru Reformasi BUMN (Blue Print of State-Owned Enterprises).
e) Menyelesaikan Corporate Plan atau Rencana Jangka Panjang (RJP) seluruh BUMN.
f) Mengembangkan kebijaksanaan publik dalam rangka korporasi BUMN, yang akan digunakan
   sebagai landasan dalam melakukan restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Untuk itu akan
  dibentuk Komite Kebijakan Publik (KKP).

Akhirnya sebagai penutup saya mengajak semua hadirin untuk dapat ikut memberikan kontribusi pemikiran untuk sama-sama kita mensukseskan upaya reformasi, restrukturisasi termasuk privatisasi BUMN. Dengan bantuan saudara-saudara sekalian saya yakin kita dapat merubah BUMN yang menguasai aset negara yang sangat besar ini dapat benar-benar memberikan kontribusi yang positif dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika program restrukturisasi ini dapat berjalan lancar, dalam jangka pendek saya harapkan BUMN akan menjadi lokomotif yang menarik ekonomi Indonesia dari krisis dan resesi yang berat ini dan untuk jangka panjang menjadikan lembaga usaha ini menjadi salah satu aset ekonomi yang paling produktif . Sebaliknya, jika program ini gagal oleh karena sesuatu dan lain hal maka kondisi BUMN dimasa depan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan selama ini.